Anggota DPR: Kalau Judi Mau Dilegalkan, Ubah KUHP

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menilai sah-sah saja ada usulan lokalisasi perjudian pokerrepublik. Namun bila judi dilegalkan, maka aturan pidana soal judi juga harus diubah.

\\\”KUHP yang sekarang harus direvisi dulu, baru bisa,\\\” kata Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2\/7\/2010).

Pasal yang mengatur pidana perjudian di KUHP yakni pasal 303 KUHP. Tersangka kasus perjudian bisa dijerat 10 tahun penjara.

Dia juga bisa memahami kalau ada yang meminta judi di lokalisasi dengan alasan, bisa meraup penghasilan untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini penjudi Indonesia banyak pergi ke Malaysia dan Singapura.

\\\”Tergantung pemerintah. Kalau KUHP mengijinkan ya bisa,\\\” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, warga negara Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai orang yang paling banyak berjudi di Singapura. Melihat itu, Rais Syuriah PBNU, Masdar F Mas\\\’udi menilai pemerintah harus segera membangun kawasan judi di Indonesia.

Harapan dari lokalisasi tersebut adalah agar negara mendapat keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.